Beberapa SMA di Kuningan Terserang Virus “sch.id”

Pada Tahun 2007 beberapa SMA sudah mulai berani memasang “papan informasi” di dunia maya dengan website yang cenderung seragam. Hal ini akan memudahkan ketika mentranfer data dari sekolah ke Dinas Provinsi.

Beberapa sekolah yang sudah “go internet” adalah:

1. SMA Kosgoro Kuningan, http://smakos-kng.sch.id/

2. SMAN 2 Kuningan, http://sman2kuningan.sch.id/

3. SMAN 3 Kuningan, http://sman3kuningan.sch.id/

4. SMAN 1 Lebakwangi, http://sman1lebakwangi.sch.id/

Bahkan SMPN1 Kuninganpun pun ikut-ikutan terserang virus “sch.id” dengan alamat webnya http://smp1kuningan.sch.id/

Sementara untuk SMAN 1 Cilimus memakai alamat http://sman1cilimus.6te.net/ (belum sch.id)

Nah….. mana punya SMAN 1 Kuningan? sepertinya belum siap untuk “go internet”, mau kapan ya? tanya kenapa?

Sekarang bagaiman dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan? belum ada juga nih….. mau kapan atuh Pa Kadis? Kalau Bidang Dikmen sudah mulai ada “bisik-bisik tetangga” mau membuat websitenya. Wah… hebat nih dikmen berani tampil beda….

Baiklah…. maju terus pendidikan di Kabupaten Kuningan, mari kita berkomunikasi dan bersilaturahmi melalui dunia maya.

ISP Inkomnet Pemda Kuningan, Ayo Bangkit!!!!!

Sudah beberapa bulan mulai bulan (Juni, Juli, Agustus 2007) saya merasa lelah untuk browsing ke internet. Sebelum bulan itu lancar-lancar saja, tapi setelah itu (sekarang ini) lelet pisan… padahal setiap bayar bayar 1,5 juta…. Ke ISP milih pemda (Inkomnet).

Mudah-mudahan bulan September lancar lagi, bukan begitu “Kang Wawan”?

Ayo Inkomnet bangkit, seperti moto (Bupati) Kuningan, “Kuningan Bangkit”

Agar pendidikan di Kuningan bisa berhasil baik, bermutu baik, maka coba fasilitasi dunia pendidikan dengan jaringan internet. “Kami kan tiap bulan bayar 1,5 juta, tapi kok lambat, kalah oleh ‘wifone’ telepon biasa!”. Inkomnet kan ISP milik Pemda.

Kami tunggu aksi “bangkitnya” ISP Inkomnet Kuningan.

Mudah-mudahan bulan September 2007 “diupgrade” sarana dan prasaranya.

ISP Inkomnet (BKKP Pemda Kuningan) “Ayo Bangkit!” beberapa hari lagi kan ulang tahun Kabupaten Kuningan!

Masa tidak tidak perubahan malah yang terjadi kemunduran……!

Ayo bangkit!

KTIGURU.ORG Mudah Diakses dengan “WIFONE”

Beberapa peserta KTI online dari Kabupaten Kuninganmengeluh dengan lambatnya askes web/situs KTI online. Bisa diakses lancar mulai pukul 20.00 s.d. 07.00. Memang tenggang waktu itu adalah waktu yang tepat untuk akses kti online yang memakai pasilitas tekom atau yang menggunakan internet di rumah masing-masing. Bagaimana yang tidak tidak bisa? Ya terpaksa harus siang hari.

Bagaimana keadaan siang hari ya macet………

Jadi bagaimana?

Ya… kebetulan ada teman di “esia” saya curhat, dia memberi peluang “coba pake wifone dari esia”.  Saya coba…. ternyata.. buuuuuuus….busss… jreng KTI online bisa diakses dengan lancar. Rantang waktunya adalah mulau pukul 08.00-17.00 dan 22.00-06.00 selain rentang itu agak lambat.

Nah… sekarang coba ditempat pembaca akses http://ktiguru.org/  bagaimana rasanya? Mudah-mudahan lancar.

Kemudian saya coba wifonenya di pasang di server kemudian dibagi pada 5 unit lancar, 10 unit mulai agak lambat. Berapa biayanya? 1 jam hanya Rp 7.500 dengan 115.2 kbps.

Trims untuk Pa Iip Bos Esia Kuningan yang telah memberi pasilitas “wifone”nya.

Tunjangan PNS Guru paling banyak jenisnya!

Setelah mempelajari gaju PNS guru, ternyata PNS Guru paling banyak jenis tunjangannya jika dibandingkan dengan para pejabat yang hanya memiliki 1 tunjangan saja. Coba saja PNS Guru memiliki tunjangan-tungangan sbb.

1. Tunjangan fungsional.
2. Tunjangan jabatan
3. Tunjangan suami/istri
4. Tunjangan anak
5. Tunjangan beras

Tapi Mengapa mereka tepat saja mengeluh?

Jawabannya adalah memang jenis tunjangannya banyak, tapi “receh”.

Maka menurus saya sebetulnya tunjangan cukup satu saja, yaitu tunjangan fungsional/profesional yang besarnya sama dengan gaji pokok, seperti para pejabat. Nah kalau itu mungkin para PNS Guru tidak mengeluh lagi, terus diberi pasilitas seperti para pejabat, misalnya, setiap sekolah (kalau dulu ada mesin tik) disediakan komputer yang layak pakai dengan jumlah proporsional. Pemerintah (pusat/daerah) mau tidak ya….

Menurut saya biaya pendidikan yang 20% itu sepertinya mencukupi asal dipakai tepat guna, jangan dipakai jalan-jalan para pejabat. Katanya studi banding, hasilnya hanya sebuah cerita, kalau cebuah cerita mah… gampang “browsing” di internet juga banyak, murahkan kalau browsing tidak menghabiskan puluhan juta setiap orangnya!

Selamat buat para Guru yang akan lolos sertifikasi, mudah-mudahan sejahtera lahir batin.

Berapakah Gaji dan Tunjangan Kita?

Daftar Gaji Presiden, Ketua DPR, Menteri, Gubernur dan Bupati

Daftar penghasilan pejabat negara per bulan, yang dikeluarkan kepala bagian anggaran keuangan tertanggal 28 Januari 2005.

 

Presiden:

Gaji pokok Rp 30.240.000

Tunjangan jabatan Rp 32.500.000

Total Rp 62.740.000.

 

Wakil Presiden:

Gaji Pokok Rp 20.160.000

Tunjangan jabatan Rp 22.000.000

Total Rp 42.160.000

 

Ketua DPR:

Gaji pokok Rp 5.040.000

Tunjangan jabatan Rp 18.900.000

Uang paket Rp 2.000.000

Komunikasi Intensif Rp 4.968.000

Total Rp 30.908.000

 

Ketua Mahkamah Agung (MA):

Gaji pokok Rp 5.040.000

Tunjangan jabatan Rp 18.900.000

Uang paket Rp 450.000

Total Rp 24.390.000

 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

Gaji pokok Rp 5.040.000

Tunjangan jabatan Rp 18.900.000

Total Rp 23.940.000

 

Wakil Ketua DPR:

Gaji pokok Rp 4.620.000

Tunjangan jabatan Rp 15.600.000

Uang paket Rp 2.000.000

Komunikasi Intensif Rp 4.554.000

Total Rp 26.774.000

 

Wakil Ketua MA:

Gaji pokok Rp 4.620.000

Tunjangan jabatan Rp 15.600.000

Uang paket Rp 450.0000

Total Rp 20.670.000

 

Ketua BPK:Wakil

Gaji pokok Rp 4.620.000

Tunjangan jabatan Rp 15.600.000

Total Rp 20.220.000

 

Ketua Muda MA:

Gaji pokok Rp 4.410.000

Tunjangan jabatan Rp 10.100.000

Uang paket Rp 450.000

Total Rp 14.960.000

 

Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan:

Gaji pokok Rp 4.200.000

Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

Uang paket Rp 2.000.000

Tunjangan kehormatan Rp 4.460.000

Komunikasi Intensif Rp 4.140.000

Bantuan listrik Rp 4.000.000

Total Rp 28.500.000

 

Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan:

Gaji pokok Rp 4.200.000

Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

Uang paket Rp 2.000.000

Tunjangan kehormatan Rp 4.300.000

Komunikasi Intensif Rp 4.410.000

Bantuan listrik Rp 4.000.000

Total Rp 28.340.000

 

Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan:

Gaji pokok Rp 4.200.000

Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

Uang paket Rp 2.000.000

Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000

Komunikasi Intensif Rp 4.410.000

Bantuan listrik Rp 4.000.000

Total Rp 27.760.000

 

Anggota MA:

Gaji pokok Rp 4.200.000

Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

Uang paket Rp 450.000

Total Rp 14.350.000

 

Anggota BPK

Gaji pokok Rp 4.200.000

Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

Total Rp 13.900.000

 

Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat

lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri

Keuangan:

Gaji pokok Rp 5.040.000

Tunjangan jabatan Rp 13.608.000

Total Rp 18.648.000

 

Kepala Daerah Provinsi:

Gaji pokok Rp 3.000.000

Tunjangan jabatan Rp 5.400.000

Total Rp 8.400.000

 

Wakil Kepala Daerah Provinsi:

Gaji pokok Rp 2.400.000

Tunjangan jabatan Rp 4.320.000

Total Rp 6.720.000

 

Kepala Daerah Kabupaten/kota:

Tunjangan pokok Rp 2.100.000

Tunjangan jabatan Rp 3.780.000

Total Rp 5.880.000

 

Wakil Kepala Daerah

Gaji pokok Rp 1.800.000

Tunjangan jabatan Rp 3.240.000

Total Rp 5.040.000

 

Daftar ini dikeluarkan Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan Wahyu Prameswari, ditandatangi pada tangagl 28 januari 2005 sebelum disesuaikan

dengan anggaran kenaikan APBN 2006. (ism)

 

 

Inilah Tunjangan Anggota DPR

Inilah daftar tunjangan yang diterima anggota DPR per bulan. Data ini dikeluarkan oleh bagian anggaran tertanggal 22 februari 2005.

 

Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009:

 

A. Gaji pokok dan tunjangan

1. Rp 4.200.000/bulan

2. tunjangan

a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan

b. Uang paket Rp 2000.000/bulan

c. Beras Rp 30.090/jiwa/bulan

d. Keluarga:

suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln)

anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/bulan)

e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813

 

B.penerimaan lain-lain

1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan

2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan

3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000

4. Pansus Rp 2.000.000/undang-undang per paket

5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan)

6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/per

periode

 

C.Biaya perjalanan

1. Piket pulang pergi sesuai daerah tujuan

masing-masing

2. Uang harian:

a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari

b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari

3. Uang representasi:

a. Daerah Tingkat I Rp 400.000

b. Daerah Tingkat II Rp 300.000

(keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja,

dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja

per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim

komisi/gabungan komisi)

 

D. Rumah jabatan

1. Anggaran pemeliharaan

– RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp

3.000.000/rumah/tahun

– RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/tahun

2. Perlengkapan rumah lengkap

 

E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman

1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes)

– Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak

angkat dari anggota

yang bersangkutan.

– Jangkauan pelayanan nasional:

> Di provider diseluruh Indonesia yang ditunjuk

termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat

inap.

 

2. Uang duka : -wafat (3 bulan X gaji)

-tewas (6 bulan x gaji)

3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang

 

F. Pensiunan

1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan

2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/bulan

 

Dana Pemda Banyak yang (sengaja) Disimpan di Bank

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono miris atas dana daerah yang dibiarkan menganggur dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI) atau simpanan perbankan.

Menurut catatan pemerintah, pada awal triwulan II Tahun 2007 posisi total simpanan seluruh pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp 96 triliun. Sementara pada pertengahan bulan Agustus, simpanan seluruh Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk SBI mencapai Rp 50 tiliun.

Dana yang menganggur dalam jumlah besar dianggap ironis oleh presiden. “Keadaan seperi ini ironis, ditengah-tengah keperluan modal finansial yang besar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur serta sektor riil,” ucap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di depan Sidang Paripurna Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta (23/8).

Presiden meminta dana tersebut segera dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemanfaatan dana tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan dan memenuhi azas manfaat. “Kalau tidak, kita berada dalam posisi yang merugi, dan rakyat juga akan kecewa,” katanya.

Presiden secara khusus juga meminta agar daerah mengembangkan potensi ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Beberapa daerah yang telah menyumbangkan pertumbuhan ekonomi tinggi diatas 9 persen diantaranya Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ginandjar Kartasasmita, menyoroti timpangnya alokasi anggaran untuk belanja pusat dan daerah. Ia mengatakan kenaikan belanja pusat dalam Rancangan APBN 2008 sebesar 7,2 persen. “Namun kenaikan belanja daerah hanya 3,2 persen,” kata dia. Selain itu, DPD memprihatikan anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen dari APBN/APBD.

Sumber: http://www.tempointeraktif.com

Anggaran Pendidikan 2008 Tidak Turun, Kata Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa anggaran pendidikan dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 tidak turun, bahkan mengalami kenaikan menjadi 12,3 persen dibanding 2007 yang sebesar 11,8 persen.

“Catatan saya, (anggaran pendidikan) tidak akan turun pada anggaran RAPBN 2008 karena 2007 besarnya 11,8 persen, sedangkan RAPBN 2008 besarnya 12,3 persen. Jadi ada peningkatan yang tepat dan dalam jumlah yang tidak kecil,” katanya ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Kamis.

Menurut Presiden, pemerintah dan DPR terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat Konstitusi.

Namun, lanjutnya, dalam penyusunan APBN, anggaran untuk pengurangan kemiskinan tidak dapat pula diabaikan. “Oleh karena itulah, dalam kaitan itu kita berupaya untuk menuju 20 persen,” katanya.

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita memprihatinkan alokasi dana pendidikan dalam APBN dan APBD yang belum juga mencapai 20 persen.

“Bahkan, kalau benar, kami membaca alokasi biaya pendidikan mengalami penurunan dari 11,8 persen menjadi 10 persen pada 2008,” katanya.

Ia mengatakan belum terlaksananya perintah UUD bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi sesuai Pasal 23 UUD juga menjadi tanggung jawab DPR. Pasal itu mengamanatkan RUU APBN dibahas pemerintah dan DPR dengan meminta pertimbangan DPD.

“Setiap kali dan dalam kesempatan ini, DPD meminta agar ketentuan Konstitusi itu dipenuhi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, DPD juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ujian akhir nasional (UN).

“Kami pahami UN bertujuan mengukur kualitas dan standar pendidikan. Namun, UN sebagai penentu kelulusan dapat dinilai bertentangan dengan makna pendidikan sebagai sebuah proses pematangan pribadi dan bisa dianggap menciderai hak dan kewajiban pendidik untuk mengevaluasi dan memantau proses hasil belajar peserta didik,” kata Ginandjar.

Menanggapi masalah UN tersebut, Presiden Yudhoyono menyatakan sepakat bahwa kita tidak boleh lunak dan tidak boleh permisif terhadap mutu standar pendidikan nasional.

“Kita tidak boleh kalah dengan pendidikan di negara-negara manapun. Tetapi pemerintah terbuka untuk terus menyempurnakan sistem evaluasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPD, dengan prinsip tidak lunak untuk mutu tetapi mari kita pilih sistem yang tepat untuk pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia,” katanya.

Kerjasama Pertahanan

Sementara itu, menyinggung Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) antara pemerintah Indonesia dengan Siangapura, Presiden menyatakan menerima saran DPD agar pemerintah pusat lebih meningkatkan konsultasi ke daerah agar semua nantinya bisa dilaksanakan dengan baik.

“DCA itu sesungguhnya kerjasama kita dengan negara-negara sahabat termasuk dengan ASEAN, yang sudah lama kita jalankan,” katanya sambil menambahkan bahwa masalah pertahanan adalah wewenang pemerintah pusat.

Dalam menyusun kerjasama pertahanan (DCA) itu, kata Presiden, sudah diperhatikan aspek perikanan, lingkungan hidup, dan kegiatan masyarakat di daerah itu.

Dikutip dari : antara.co.id

28 Agustus 2007 Akan Terjadi Gerhana Bulan Total

Kepala Observatorium Boscha Lembang Kabupaten Bandung, M Taufik, mengatakan, gerhana bulan total (GBT) yang akan berlangsung 28 Agustus 2007 dapat disaksikan lebih lama oleh masyarakat di Indonesia bagian timur.

“Masyarakat di wilayah timur bisa menyaksikan fenomena alam itu mulai pukul 16.53 WIB, karena di wilayah timur sudah mulai gelap,” kata M Taufik, di Bandung, Rabu.

Sama halnya di Indonesia bagian tengah juga bisa menyaksikan lebih lama karena kontak pertama akan terjadi pada pukul 17.53 WIB. Sementara itu masyarakat di wilayah barat Indonesia dipastikan tidak bisa menyaksikan fenomena alam itu secara utuh.

“Masyarakat di wilayah barat hanya bisa menyaksikan GBT itu setengahnya karena bulan di wilayah itu baru terlihat sekitar pukul 17.51 WIB,” katanya.

Sementara itu proses gerhana bulan itu mulai kontak atau Penumbra sekitar pukul 14.52 WIB, baru setelah 59 menit berikutnya bulan memasuki momen gerhana bulan atau Umbra.

Sedangkan di wilayah barat pada waktu itu cuaca masih terang dan bulan belum terbit, sehingga masyarakat di wilayah barat dipastikan tidak akan menyaksikan puncak gerhana bulan total itu secara utuh.

Lebih lanjut, Kepala Observatorium Boscha itu mengatakan, gerhana bulan total itu akan memasuki bayangan bumi pada pukul 16.52 WIB.

“Gerhana bulan itu akan berakhir pukul 20.21 WIB,” katanya.

Ia menyebutkan proses gerhana bulan total pada 20 Agustus 2007 mendatang tidak jauh beda dengan gerhana bulan yang terjadi pada pertengahan Maret 2007 lalu. Gerhana bulan total kali ini akan terlihat lebih gelap.

Bagi masyarakat yang ingin mengabadikan fenomena alam itu, dapat menggunakan kamera single lens reflect (SLR) dengan menggunaan bukaan besar.

“Gerhana bulan itu terjadi sebelum tengah malam sehingga siapapun bisa menyaksikannya tanpa menggunakan alat bantu apapun,” katanya.

Fenomena gerhana bulan total yang akan berlangsung itu merupakan fenomena alam yang kedua yang dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia pada Agustus 2007 ini. Pada 12 Agustus 2007 lalu, masyarakat Indonesia juga dapat menyaksikan hujan meteor Perseids.

Sumber: antara.co.id

24 Guru Golongan IVa dan IVb “Diserang Virus” KTI on-Line

Untuk lebih mengingkatkan kompetensi guru terutama golongan Iva dan atau Ivb harus membuat kary tulis ilmiah. Karya tulis ini berbeda dari yang biasa. Mulai pengajuan proposal, bimbingan, dan pengiriman hasilnya melalui internet. Komunikasi dengan panitia dan pembimbing interaktif secara online melalui internet.

Di Kabupaten Kuningan sebanyak 24 guru golongan IVa dan IVb mendapat kesempatan untuk mengkutinya. Dari kegiatan ini sebanyak 24 guru tersebut kelimpungan karena “diserang virus” KTI on-Line, mereka harus sudah siap menggunakan komputer dan internet sebagai media penyelesaiannya.

Memang beberapa dari mereka ada yang sudah terbiasa dengan komputer dan interenet namun kebanyakannya asih belum kenal. Mereka tidak bisa menolak, karena pemerintah sudah memberikan bantuan berupa block grant sebesar 1 juta rupiah untuk menyelesaikan penelitian dan karya tulis ilmiahnya.

Maka dengan cara ini 24 guru tadi dipaksa untuk mencoba dan terbiasa dengan komputer dan internet sebagai media komunikasi dan informasi dalam melaksanaan tugasnya. Mudah-mudahan dengan cara ini mereka dapat meningkatkan kompetesinya.

Orang Tua Tidak Berani Investasi Pendidikan demi Anaknya?

Masyarakat sudah mulai hitung-hitungan ketika menyekolahkan anaknya ke tingkat SLTA. Ketika SD, SMP biaya tidak begitu besar, tapi ketika masuk SLTA (SMA, MA, SMK) biaya pendidikan mulai melangit. Akhirnya masyarakat sepertinya sudah “tidak berani lagi investasi pendidikan demi anaknya”. Masyarakatkan pun sadar bahwa tidak ada sekolah yang gratis.

Sudah biaya sekolah mahal, ekonomi tidak mendukung, dan berbagai permasalahan lainnya timbul, akhirnya cukup sampai menyekolahkan anaknya sampai SMP sesuai dengan program pemerintah yaitu wajar dikdas.

Betulkah masyakarat sudah “tidak berani lagi investasi dalam dunia pendidikan”? Atau belum percayakah kepada lembaga pendidikan yang menawarkan biaya agak mahal?