IMPLEMENTASI SEKOLAH KATEGORI MANDIRI

PENDIDIKAN

“ Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mualia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas)

ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
(UNDANG-UNDANG NO 20 TH 2003 TTG SISDIKNAS)

bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

PERATURAN PEMERINTAH NO 19 Th 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
( Psl 24 Ayat 2 )

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

Standar Nasional Pendidikan
(PP No. 19 th 2005)

SNP : Adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan RI.

Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal, sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.

Lingkup Standar Nasional Pendidikan :

  1. Standar Isi;
  2. Standar Proses;
  3. Standar Kompetensi Lulusan;
  4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  5. Standar Sarana dan Prasarana;
  6. Standar Pengelolaan;
  7. Standar Pembiayaan dan
  8. Standar Penilaian Pendidikan

Implikasi dari Standar Nasional Pendidikan
(PP No. 19 th 2005)

Pengkategorian Sekolah :

  1. Pendidikan Formal Katergori Standar (Ps.11 PP. 19/2005)
  2. Pendidikan Formal Kategori Mandiri (Ps.11 PP. 19/2005)
  3. Satuan Pendidikan Bertarap Internasional (Ps.50 UU. 20/2003)
  4. Satuan Pendidikan Keunggulan Lokal (Ps.50 UU. 20/2003)

Tahun 2007 Pemerintah mulai melakukan rintisan penyelenggaraan SMA Kategori Mandiri

PERMASALAHAN PENDIDIKAN

1. DISPARITAS MUTU PENDIDIKAN

a. Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan belum memadai baik kualitas,

b. kualifikasi pendidikan maupun kuantitas;

c. Prasarana belajar belum tersedia atau belum didayagunakan secara optimal

d. Pendananan belum memadai untk menunjang mutu pembelajaran

e. Proses pembelajaran belum efesien dan efektif.

2. PENYEBARAN SEKOLAH BELUM MERATA :

Antar Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa

3. PELAKSANAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

belum terlaksana secara optimal

PRIORITAS KEBIJAKAN UTAMA
BIDANG PENDIDIKAN

1. PENINGKATAN PELAYANAN PAUD

2. AKSELERASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN

3. ROLL SHARING REHABILITASI BANGUNAN SD/MI/SMP/MTS DAN PEMBANGUNAN RKB SMP/MTs

4. RINTISAN WAJAR 12 TAHUN

5. PEMBENTUKAN LEMBAGA TRI PARTIT DLM RANGKA

PENYIAPAN LULUSAN SMK YANG SIAP KERJA

TIGA KEBIJAKAN TAMBAHAN :

1. PEMILIHAN GURU/KEPALA SEKOLAH DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL DI JAWA BARAT

2. PENERAPAN KURIKULUM MULOK PLH DI JAWA BARAT

3. TUAN RUMAH LKS SMK TINGKAT NASIONAL

KRITERIA SEKOLAH PENERIMA SUBSIDI

  1. SMA Ngeri/Swasta
  2. Memilki UPT atau Izin operasional (prioritas telah terakreditasi)
  3. Memilki Kepala Sekolah depinitif
  4. Memilki Komite Sekolah
  5. Memilki lahan untuk pengembangan
  6. Memilki rombongan belajar sekurang-kurangnya 3 kelas
  7. Memiliki jumlah ruang kelas = jumlah rombongan belajar

SEKOLAH KATEGORI MANDIRI (SKM)

Sekolah yang mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas

PERSYARATAN MINIMAL
SEKOLAH KATEGIRI MANDIRI

1. Kinerja Sekolah : DUKUNGAN INTERNAL :

  1. Terakreditasi A
  2. Rata-Rata Nilai UN tiga tahun terakhir minimal 7,00
  3. Presentase kelulusan UN > 90 % untuk
  4. tiga tahun terakhir
  5. Animo tiga tahun terakhir > daya tampung
  6. Prestasi akademik dan non akademik yang diraih
  7. Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah
  8. Jumlah siswa perkelas maksimal 32 orang
  9. Ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru
  10. Ada pertemuan rutin sekolah dengan orang tua

2. Kurikulum

  1. Memiliki kurikulum sekolah kategori mandiri
  2. Beban studi dinyatakan dengan SKS
  3. Mata pelajaran yang ditawarkan ada yang wajib dan pilihan

3. Panduan

  1. Memiliki pedoman pembelajaran
  2. Memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat
  3. Memiliki panduan menjajagi potensi pesrta didik
  4. Memliki pedoman penilaian

4. kesiapan

  1. Sekolah menyatakan ingin melaksanakan sistem kredit semester
  2. Presentasi guru yang ingin melaksanakan SKS >90 %
  3. Pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS
  4. Kemampuan staf administratif akademik dalam menggunakan komputer

5. Sumber Daya Manusia

  1. Persentase guru memenuhi kualifikasi akademik > 75 %
  2. Relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar beakang pendidikan (90%)
  3. Rasio gurudanSiswa
  4. Jumlah tenaga administrasi akademik
  5. Guru Bimbingan konseling/karir

6. Fasilitas

  1. Ruang Kepala Sekolah
  2. Ruang Wakasek
  3. Ruang Guru
  4. Ruang Bimbingan
  5. Ruang Unit Kesehatan
  6. Tempat Olah raga
  7. Tempat Ibadah
  8. Lapangan bermain
  9. Komputer untuk administrasi
  10. Memiliki laboratorium : Bahasa, TI, Fisika, Kimia,Biologi, IPS, dan Multimedia
  11. Perpustakaan memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran
  12. Layanan Bimbingan Karir

B. Dukungan Eksternal

  1. Dukungan dari Komite Seklah
  2. Persentase orang tua yang menyatakan bersedia putranya mengikti pembelajaran dengan SKS
  3. Dukungan dari kabupaten/kota secara tertulis
  4. Dukngan dari tenaga pendamping pelaksanaan SKS, untuk konsultasi

Satu Tanggapan to “IMPLEMENTASI SEKOLAH KATEGORI MANDIRI”

  1. sri soratati Says:

    Mohon beri komentar:
    Untuk SKM apakah perlu moving class ? Bagaimana mengelola klas atau moving class agar afektif dan efiesian


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: