Ketidakpastian Hukum, Provokasi Media, dan Radikalisme

Saya mendapat email dari milis tetangga yang membahas keadaan Indonesia saat ini.

Pengirim: Dedi Turmudi

Peristiwa monas merupakan tamparan keras untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk FPI (Front Pembela Islam) dan AKKBB (Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) seperti yang diberitakan. Bayangkan hanya dengan segelintir kesalahan oleh aggota FPI Indonesia bisa mencekam (bagi anggota FPI) dan demontrasi di mana-mana. Juga para pemimpin yang saling mencaci dan saling mengancam sekaligus saling menyalahkan yang akhirnya menjadi potret buruk kedewasaan bangsa ini dalam berdemokrasi.

Bahkan suasana mencekam mengubah hingar bingar demokrasi dan kebebasan di zaman Reformasi ini. Kebebasan yang terkadang juga menjadi keterlaluan dan demokrasi yang juga sering menjadi demo crazy.

Ada tiga kata kunci dalam tesis saya kali ini. Ketiganya saling terkait satu dengan yang lainnya. Pertama, adalah ketidakpastian hukum atas suatu perkara yang seharusnya ditegakan oleh pemerintah (baca Pemerintah: POLRI, dan aparat terkait sebagai pemegang otoritas) untuk penegakan hukum dan ketentraman semua (law enforcement and order).

Dalam kasus penodaan agama seperti soal ahmadiyah, kemaksiatan yang marak di masyarakat, narkoba, dan gejolak kekerasan akibat pesta demontrasi dan lain-lain, POLRI tampak tidak bisa berbuat tegas terhadap pelaku kekerasan dalam hal apa pun, termasuk soal insiden monas.

Ketidakpastian ini disebabkan oleh penegak hukumnya itu sendiri yang juga terlibat peristiwa hukum. Bagaimana POLRI bisa menegakan hukum sedangkan tidak sedikit anggotanya yang diduga terlibat kriminal atau berada di balik kriminalitas atau peristiwa hukum lainnya. Dalam hal ini POLRI menghadapi persoalan internal yang tidak mudah untuk membenahinya selama POLRI tidak mengubah paradigma sistem rekruitmen dan pembinaan anggotanya.

Kelambanan POLRI ini juga disebabkan trauma POLRI atas ranjau-ranjau HAM yang setiap saat mengancam mereka di mana pun mereka bertugas. Dalam benak orang awam seperti saya, POLRI terkesan “ragu ragu dalam segala hal”, karena ketakutan akibat terkena ranjau pelanggaran HAM. Ambil contoh peristiwa UNAS, POLRI menjadi tumpahan kesalahan dan penyudutan berbagai media.

Tesis kedua adalah provokasi media. Anda bisa bayangkan. Saya yang berada di lebih dari 21 jam perjalanan udara dari pusat kejadian di Monas bisa membaca dan menyimak peristiwa Monas dalam hitungan menit setelah kejadian. Adalah media elektronik yang begitu cepat mengudara ke seantero jagat. Celakanya pemberitaan media cenederung provokatif dan menjastifikasi suatu kejadian tanpa memberikan kata-kata alternatif “praduga tak bersalah” dan santun dalam pemeberitaannya.

Sesaat setelah kejadian saya akses media besar di negeri ini yang semuanya online seperti Kompas, Media Indoensia, Republika, Liputan 6, dan sejumlah media asing seperti CNN dan International Herald Tribun. Tetapi, tidak ada berita itu. Yang menarik berita satu dengan lainnya sangat berbeda isinya.

Sebagai contoh International Herald Tribun (IHT) memberitakan bahwa dalam peristiwa Monas ada 200 orang Kristen, sejumlah muslim moderat dan pengikut Ahmadiyah berada di Monas ketika terjadi penyerangan, seperti dikutip dari Gunawan Mohammad yang juga ikut dalam demontrasi itu. Isi berita itu berbeda dengan yang diberitkan media dalam negeri umumnya.

Liputan 6 memberitakan dengan bahasa yang provokatif dari nada berita yang saya lihat, dan cenderung tidak berimbang dalam pemberitaan. Misalnya kata pembukaan yang provokatif: “FPI Menyerbu Massa Aliansi Kebangsaan, 14 Terluka”, bahkan dalam cacatan redaksi tampak sekali keberpihakan Liputan 6 dalam soal FPI yang dengan tegas menyebutkan Islam radikal mengancam. Padahal ancaman radikalisme juga ditunjukkan oleh elemen lain di bangsa ini yang tidak kalah bahayanya.

Maka dalam hal ini saya sependapat dengan Ka-POLRI Jendral Sutanto seperti dikutip Kompas online (4 Juni 2008), yang menyatakan bahwa media terkadang tidak fair dalam pemebritaannya yang kali menimpa POLRI dalam kasus Monas. SCTV misalnya, dengan vulgar memberitakan pernyataan Gus Dur yang akhirnya memancing kemarahan Habib Riziq yang mengeluarkan kata-kata tidak pantas sebagai pemimpin Islam akibat pernytaan Gus Dur di Kompas TV.

Begitu pula Gus Dur yang terpancing mengeluarkan kata-kata keras yang juga merupakan perbuatan tercela bagi seorang pemimpin sekaliber dia. Bagi saya pernyataan beliau sangat subyektif karena dalam peristiwa pembakaran Masjid di Sukabumi, tidak tidak secepat itu berkomentar. Demikian pula pernyataan bernada ancaman oleh Banser Anshor dan Garda Bangsa seperti diberitakan Liputan 6.

Masih soal media, menurut saya Kompas sangat tidak berimbang dan juga provokatif dalam pemberitaan. Sebut saja salah satu judul beritanya: “FPI Beringas, 10 Anggota AKKBB Terluka Parah” (Kompas, 1 Juni 2008 ). Hal itu menyebabkan siapa pun akan terprovokasi karena apalagi dalam kondisi banyaknya persoalan di masyarakat yang tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah, seperti akibat kenaikan BBM, Kasus Pilkada di Maluku Utara yang juga rusuh, dan lain-lain.

Akibat pemberitaan media yang cenderung menyudutkan tak jarang kelompok masyarakat akan menjadi radikal karena merasa selalu disudutkan dan terbangunnya opini publik yang ikut membentuk radikalisme tumbuh subur.
Pemuatan foto Munarman yang sedang mencekik seorang LPI yang diberitakan Tempo sebagai anggota AKKBB, adalah sangat berpengaruh besar terhadap opini publik terhadap FPI dan LPI.

Bagaimana masyarakat bisa tahu peristiwa itu kalau bukan karena pemberitaan media elektronik? Lalu siapa yang membawa angin permusuhan antara Banser Anshor, Garda Bangsa dengan anggota FPI di tempat lain kalau bukan akibat media dan alat komunikasi lainnya. Padahal kesalahan dilakukan segelinir orang?

Adalah dilematis memang fungsi media yang menjadi corong demokrasi dan transparansi. Tetapi, pada saat yang sama kedewasaan masyarakat kita dalam berdemokrasi dan menerima hasil demokrasi masih seperti anak SD dan cenderung
belum siap.

Masyarakat kita baru dalam tahap bisa memilih langsung pilihannya tapi tidak siap untuk berkepala dingin menyelesaikan sengketa akibat dari pesta demokrasi dan perbedaan pendapat yang selalu terjadi di masyarakat. Adalah juga dilematis karena masyarakat dengan begitu bebas bisa mengekpresikan kebebasannya yang tidak jarang kebebasan itu melukai pihak lainnya sesama anak bangsa.

Dilematis antara pemberitaan fakta dan kepentingan menarik pemirsa karena unsur bisnis di samping kepentingan lainnya yang kasat mata. Dalam beberapa hal saya merasa terprovokasi karena pemberitaan media yang cenderung hanya mementingkan aspek bisnis berita dan ketimbang memberitakan sebuah fakta.

Media Indonesia Online pun tidak luput dari kata kata provokatif. Sebagai contoh bagaimana pemberitaan setelah peristiwa Monas: “Warga NU Serang Sekretariat FPI Cirebon” (MI, 1 Juni 2008 ). Kata-kata ini sangat menyudutkan karena belum tentu mereka itu orang NU sekali pun berbaju NU.

Tesis ketiga adalah radikalisme yang juga akibat keduanya; ketidakpastian hukum, dan keraguan POLRI dalam menegakan hukum serta media yang provokatif. Jika POLRI cepat dan tegas memberantas semua kejahatan tanpa pandang bulu dan mengadili pelakunya maka kekerasan bisa dihindari atau ditekan. Jika POLRI cerdas dan cermat dalam merespon laporan masyarakat atas ketidaknyamanan kelompok tertentu; baik aspek keamanan, maupun kenyamanan beribadah maka semua akan akan relatif teratasi.

Hal itu juga berlaku untuk media. Jika media berimbang dan santun dalam pemberitaan, tanpa mengurangi nilai berita, tampaknya radikalisme relatif bisa dikurangi karena memang tidak ada teori yang absolut bahwa radikalisme adalah akibat dua unsur di atas ansih seperti juga tidak ada teori yang pasti bahwa media tidak mengakibatkan tumbuhnya radikalisme.

Di tengah keresahan seperti ini saya sangat salut dengan pernyataan Hasyim Muzadi yang cenderung arif dalam memandang persoalan daripada pernyataan Syafii Maarif yang tidak kurang simpatik, tidak ilmiah, dan netral. Terlebih lagi saya, baru kali ini salut kepada Amin Rais, yang diam membisu padahal namanya disebut-sebut dalam laporan FPI kepada Polda Metro Jaya.

Menyikapi perkembangan selanjutnya sekalipun puluhan anggota FPI telah diamankan untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum masyarakat tidak akan bisa tenang dan puas jika POLRI juga tidak menangkap provokator dari AKKBB yang menymubang andil kekerasan di Monas. Sebagai bukti bahwa POLRI bertindak adil.

Saya bukanlah pendukung kekerasan dan bukan pengikut AKKBB. Tapi, saya sangat setuju jika keadilan ditegakkan siapa pun pelakunya tanpa pandang bulu. Apalagi jika akar persoalan dari semua itu yaitu Ahmadiyah direkomendasikan untuk membuat agama baru dan FPI dibubarkan secara hukum jika terbukti bersalah oleh pengadilan. Mari kita dukung penegakan hukum oleh POLRI secara adil agar tidak terjadi lagi kererasan yang berujung pertumpahan darah.

Dedi Turmudi
21 Williston St Brattleboro, VT USA

Api ada kalau ada asap.

Api menyala karena ada pemicunya.

Apakah kita akan selalu memadamkan api yang membakar?

Apakah kita akan selelalu menjaga agar api tidak membakar?

2 Tanggapan to “Ketidakpastian Hukum, Provokasi Media, dan Radikalisme”

  1. hanggadamai Says:

    semuanya memang harus diklarifikasi dulu..
    harus tau fakta yg sebenarnya
    apalagi masalah seperti ini yg dapat memecah kesatuan bangsa..
    semoga api itu lekas padam, amienn

  2. awan Says:

    @hanggadamai: mudah2an apinya lekas padam, dan sumber malapetakanya (pemicu api untuk membakarnya juag tidak ada).


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: