KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU LEBIH BAIK DIEMBARGO

Koordinator Indonesian Coruptiont Watch Teten Masduki meminta Menteri Pendidikan Nasional mengembargo pelaksanaan sertifikasi guru. Jika kebijakan sertifikasi itu tetap dilaksanakan, dia khawatirkan akan memancing reaksi keras dari banyak pihak. “Terutama di kalangan guru sekolah dasar,” kata Teten ketika menghadiri seminar nasional di Purwakarta yang membicarakan tentang rencana sertifikasi guru, kemarin.


Menurut Teten, jutaan guru sekolah dasar (SD) akan menjadi korban pertama dari kebijakan menteri pendidikan yang dia nilai tidak populer itu. “Saat ini baru 50 persen guru SD yang sarjana,” kata Teten. Padahal, syarat mutlak untuk mengikuti dan mendapatkan peluang sertifikasi adalah mereka yang sudah mengantongi ijazah strata 1.


Jika kebijakan sertifikasi itu dipaksakan, Teten yakin akan menimbulkan rasa ketidakadilan. “Saya mengusulkan lebih baik aturan (soal sertifikasi guru) itu diembargo dulu,” kata dia lagi. “Bila perlu undang-undanga sistem pendidikan nasional diamandemen lagi.”


Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal sebelumnya mengatakan, guru tidak bisa secara otomatis disertifikasi. “Dalam bahasa undang-undang tertulis secara jelas bahwa guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kualifikasi keguruan,” kata Fasli.

Sertifikasi dipandang perlu, menilik selama ini banyak keluhan tentang guru atau dosen yang ternyata berkompetensi kurang. Data Departemen Pedidikan Nasional tahun 2001 menyebutkan, lebih dari separuh guru yang dimiliki Indonesia belum memenuhi kualifikasi mengajar, baik dari segi ilmu atau ketrampilan. Karena itulah pelaksanaan sertifikasi tadi dianggap mendesak

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/

Ditulis dalam Berita. 2 Comments »

2 Tanggapan to “KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU LEBIH BAIK DIEMBARGO”

  1. willyedi Says:

    Sebaiknya, pemerintah memang mempersiapkan dulu segala standarisasasi yang sudah direncanakan, baru sertifikasi, juga ujian nasional yang kontroversial itu.
    Saya pribadi pesimis pemerintah akan melaksanakan sertifikasi itu berkelanjutan, karena pemerintah selalu berkilah pada ketiadaan dana. Dan kalau sertifikasi berjalan, kenaikan pangkat guru tentu akan lebih dipersulit, karena kenaikan pangkat harus melalui birokrasi. Padahal kita tahu birokrat kecil-kecilan yang membuat sudat pengantar USUL PAK dan KENAIKAN ANGKA KREDIT itulah yang paling merepotkan, dan mereka berada pada posisi yang frontal dengan guru.
    Mereka akan iri dan memboikot dengan kewenangannya.

  2. Latimbu Says:

    Program sertifikasi guru sesungguhnya belum bisa mengukur tingkat kompetensi guru. Apakah hanya dengan menggumpulkan prtofolio dan mengikuti diklat bagi yang tidak lulus portofolio seorang guru sudah layak disertifikasi? Coba diadakan tes kompetensi semua guru di seluruh Indosnesia, maka disitu akan ditentukan mana yang layak disertifikasi mana yang nggak layak. Malah saya yakin dengan adanya sertifikasi guru, guru tidak lagi sibuk mengajar tapi sibuk mengumpulkan portofolio dan mengikuti pelatihan-pelatihan hanya untuk mendapat sertifikat, yang belum tentu pelatihan tersebut bermanfaat dan berkualitas.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: