Kecurangan UN Diserahkan ke Pemkab Garut

Terungkapnya kasus kecurangan ujian nasional (UN) tingkat SMA/MA dan SMK oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdiknas di Kab. Garut belum ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kewenangan pemberian sanksi terhadap pihak yang terlibat diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Garut.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dadang Dally, di sela rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2006 di DPRD Jawa Barat Jln. Diponegoro, Selasa (8/5). “Kami serahkan kepada bupati untuk menjatuhkan sanksi. Beliau sudah meminta bantuan Polres Garut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi guru maupun siswa,” katanya.

Namun sebelum diberi sanksi, lanjut dia, baik bupati maupun Dinas Pendidikan setempat harus mencari bukti-bukti kecurangan.

Sebelumnya, Inspektur Wilayah I Itjen Depdiknas, Amin Priatna menyatakan, hasil investigasi menemukan kebocoran soal dan kecurangan terjadi di SMAN 2 Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Di sekolah itu kecurangan pada pelaksanaan UN dilakukan seorang guru, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolahnya, dengan membantu menyelesaikan jawaban soal ujian bahasa Inggris dan matematika, sepuluh menit menjelang akhir. Selain rekomendasi untuk memberikan sanksi, Itjen Depdiknas juga merekomendasikan agar SMAN 2 Tarogong Kidul tidak dijadikan subrayon pada UN berikutnya.

Namun, Dadang membantah telah terjadi kebocoran soal di Kab. Garut. “Tidak ada kebocoran, tapi guru Ngabejaan budak ebagai bentuk kecurangan saat UN. Itu yang harus dibedakan,” ujarnya sambil menambahkan, “Sampai saat ini, tidak ditemukan adanya kebocoran soal maupun lembar jawaban UN di Jabar. Yang ada, hanya kecurangan yang terjadi di Garut.”

Mengenai kemungkinan siswa harus melakukan UN ulang, lanjut Dadang, akan diputuskan setelah hasil pemeriksaan aparat kepolisian. “Saya tidak mau berandai-andai. Tidak boleh memutuskan mendahului pemeriksaan pocisi karena menyangkut masa depan anak didik. Nanti kasihan, bisa pingsan anak-anak,” ucap Dadang.

Kadang Dally menyebutkan, yang terjadi di Kabupaten Garut, bukan kebocoran soal maupun lembar jawaban, tetapi kecurangan yang dilakukan guru, pengawas, dan kepala sekolah. Menurut dia, di wilayah Jawa Barat tidak Oda kebocoran soal maupun lembar jawaban UN 2007, baik tingkat SMA maupun SMP.

Menurut Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat Nur Supriyanto, jika kecurangan terkait sumber daya manusia (SDM), maka kewenangan pemberian sanksi dipegang Pemkab. Garut.

Namun, kalau kecurangannya berada pada mekanisme pelaksanaan UN, kewenangan itu ada di Disdik Jawa Barat sebagai panitia pelaksanaan UN. Jika kecurangan itu berimbas pada gagalnya pelaksanaan UN, maka sanksi d*pat diberikan ke Disdik Garut,” katanya.

Jika bobot kecurangan UN bersifat lokal dan perseorangan, Nur menyatakan, tidak perlu dilakukan UN ulangan. “Tapi, jika terbukti kecurangan dilakukan secara massal, UN sebaiknya diulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” ujar Nur.

Dia menegaskan, hasil pemeriksaan terhadap kasus kecurangan tersebut harusnya selesai sebelum masa pengumuman hasil UN sehingga dapat diproses baik secara hukum maupun administrasi. “Terlalu lama kalau menunggu hingga tahun ajaran baru, malah harus sebelum waktu pengumuman UN. Kalau lewat dari itu, menjadi basi,” ucapnya

 

Sumber: Pikiran Rakyat

Ditulis dalam Berita. 2 Comments »

2 Tanggapan to “Kecurangan UN Diserahkan ke Pemkab Garut”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: